Pilihhiro.com – Calon Wakil Wali Kota Medan, Yasyir Ridho Loebis (YRD), dalam kampanye terbarunya menyoroti persoalan parkir liar di Kota Medan yang dinilai semakin meresahkan.
Menurutnya, keberadaan parkir liar tidak hanya mengganggu kenyamanan warga tetapi juga berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang berasal dari retribusi parkir.
Yasyir menyoroti masalah teknis dan administratif dalam penerapan sistem parkir digital berbasis barcode yang dikelola oleh pemerintah kota.
Meski sistem ini awalnya dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir, Yasyir menyebutkan bahwa kebijakan tersebut malah menjadi beban bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi mereka yang datang dari luar kota.
“Kalau orang Medan, mungkin sudah terbiasa. Tapi bagaimana dengan mereka yang datang dari luar kota, seperti Binjai, Pakam, atau Siantar? Mereka harus bayar sampai Rp100 ribu hanya untuk parkir di tempat itu dan mengakses barcode,” ujar Yasyir.
Menurutnya, sistem tersebut justru menghambat kemudahan bagi pengunjung dan pebisnis yang ingin beraktivitas di Kota Medan.
Yasyir menilai bahwa sistem parkir digital seharusnya memberikan solusi, bukan malah membebani.
Ia mengungkapkan bahwa situasi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha menjadi enggan untuk mengunjungi pusat-pusat perdagangan di Medan, yang pada akhirnya menghambat sektor ekonomi lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya parkir sebagai sumber PAD yang signifikan. Menurutnya, jika sistem digital belum mampu diterapkan secara maksimal, Medan sebaiknya mempertimbangkan untuk kembali menggunakan sistem parkir konvensional.
“Kalau memang belum mampu menerapkan cara-cara seperti ini, kita bisa kembali ke parkir konvensional. Kebocoran PAD dari sektor parkir bisa diatasi dengan memperketat pengawasan atau menaikkan target pendapatan dari lokasi-lokasi parkir,” jelasnya.
Yasyir berharap, apabila terpilih, dirinya bersama Hidayatullah akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap sistem parkir di Medan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan parkir yang lebih sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memberatkan masyarakat, sekaligus mendongkrak PAD Kota Medan secara efektif. (*)