Pilihhiro.com – Kota Medan telah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak era perkebunan kolonial hingga kini menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Namun, di balik kemajuan tersebut, kota ini menghadapi tantangan serius berupa konflik lahan yang mengancam pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Konflik lahan yang terjadi di sekitar Medan terutama disebabkan oleh sisa-sisa hak guna usaha (HGU) perkebunan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat di daerah penyangga, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perkembangan kota, justru terjebak dalam situasi di mana mereka hampir tidak memiliki peluang untuk memiliki properti secara legal. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi warga dan menghambat mereka untuk berinvestasi di masa depan.
Salah satu warga, Ahmad (45), mengungkapkan keprihatinan terkait sulitnya memperoleh akses untuk memiliki lahan. “Kami ingin memiliki rumah yang layak, tetapi semua lahan sudah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kami merasa terpinggirkan,” tuturnya.
Tanggapan HIRO terhadap Konflik Lahan
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Loebis (HIRO), menanggapi serius permasalahan konflik lahan ini. Mereka memahami bahwa hak atas tanah adalah aspek fundamental bagi kesejahteraan masyarakat dan harus diatasi secara tuntas.
HIRO berkomitmen untuk memberikan solusi nyata melalui beberapa program strategis:
1. Penyelesaian Konflik Lahan
HIRO berencana untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, perwakilan masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik lahan. Tim ini akan bertugas untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
2. Program Legalitas Properti
Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, HIRO akan meluncurkan program legalitas properti yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengurus dokumen kepemilikan tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Hal ini diharapkan dapat memudahkan warga untuk memiliki properti secara sah dan legal.
3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat
HIRO juga berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah penyangga melalui program “Mekar Plus.” Program ini akan memberdayakan masyarakat untuk membangun usaha kecil dan menengah, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.
4. Sosialisasi dan Edukasi
HIRO akan mengadakan sosialisasi tentang hak-hak tanah dan prosedur kepemilikan lahan, sehingga masyarakat lebih memahami cara untuk mengurus hak atas tanah mereka dan menghindari konflik di masa mendatang.
Membangun Masa Depan yang Lebih Baik
Dengan program-program tersebut, HIRO berharap dapat memberikan solusi yang menyeluruh terhadap masalah konflik lahan dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap properti. “Kita harus memastikan bahwa semua warga Medan, terutama yang berada di daerah penyangga, memiliki hak untuk memiliki tanah dan properti secara legal,” ungkap Hidayatullah.
HIRO percaya bahwa dengan mengatasi konflik lahan, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Medan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)